Organisasi Dalam Bidang Politik Pada Masa Pergerakan

Organisasi Dalam Bidang Politik Pada Masa Pergerakan

Indische Partij

Pada tanggal 12 Desember 1912, Indische Partij didirikan di Bandung oleh yaitu Dr. E.F.E. Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan dr. Cipto Mangunkusumo (ketiga tokoh ini dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai). Tiga tokoh tersebut terkenal dengan tokoh radikal, Douwes Dekker terkenal dengan kritikan-kritikan terhadap pemerintah kolonial Belanda lewat surat kabar yang dipimpinnya yaitu De Express. Suwardi Suryaningrat dan Cipto Mangunkusumo adalah mantan anggota Budi Utomo yang keluar karena Budi Utomo dikuasai oleh para priyayi yang loyal pada pemerintah Belanda. Mereka selalu melayangkan slogan-slogan Indie Los van Holland (Indonesia bebas dari Belanda) dan Indie vor Indiers (Indonesia untuk orang Indonesia). Sifat nasonalisme Indonesia sangat kental mewarnai gerak organisasi ini, sifat keanggotaan yang terbuka memungkinkan organisasi ini dapat dimasuki oleh orang-orang dari golongan, suku, agama yang berbeda. Namun, Indische Partij tidak berumur panjang, sebab pada tahun 1923 organisasi ini dibubarkan. Pembubaran organisasi ini dipicu oleh tulisan Indische Partij yang mengkritik perayaan kemerdekaan Belanda dari Spanyol di negeri jajahan yang belum merdeka, yaitu Indonesia.

Perhimpunan Indonesia

Perhimpunan Indonesia pada awalnya merupakan organisasi yang pada mulanya bernama Indische Vereeniging yang didirikan oleh mahasiswa Indonesia di Jakarta pada tanggal 22 Desember 1908. Kemudian pada tahun 1923 Indische Vereeniging mengeluarkan semacam keterangan asas yaitu Indonesia merdeka yang lepas dari penjajahan. Untuk mempersiapkannya harus ada usaha untuk membangun tenaga nasional. Dalam membangun tenaga nasional itu, rakyat Indonesia tidak boleh bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Sejak saat itulah Indische Vereeniging yang dipimpin oleh Iwa Kusumasoemantri bergerak dan memasuki dunia politik. Pada tahun 1922 Indische Vereeniging diganti menjadi Indonesische Vereeniging dan kegiatannya pun menjadi bersifat politik dengan tiga asas pokok, yaitu:

• Indonesia harus menentukan nasibnya sendiri;
• Bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri;
• Untuk melawan Belanda, bangsa Indonesia harus bersatu.

Dengan demikian, pada intinya asas Indische Vereeniging akan tercapai bila seluruh orang Indonesia bersatu. Pada tahun 1925, Indische Vereeniging merubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Kegiatan Perhimpunan Indonesia semakin meningkat pada tahun 1925 dengan adanya a as atau dasar yang baru, yaitu dengan bersatunya bangsa Indonesia dan menghilangkan pertentangan antargolongan maka penjajah dapat dikalahkan. Untuk mencapai tujuan perlu dibentuk masa aksi nasional yang berdasarkan atas kemampuan masyarakat Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Akibat kegiatan Perhimpunan Indonesia di dunia Internasional menimbulkan kemarahan dari pihak Belanda, sehingga pada tanggal 10 Juli 1927 empat orang anggotanya yaitu Mohammad Hatta, Nazir Pamuncak, Abdulmajid Djojodiningrat, dan Ali Sastroamidjojo ditangkap. Kemudian disidang di pengadilan di kota Den Haag pada tanggal 22 Maret 1928. Karena tidak terbukti bersalah, mereka dibebaskan.

Partai Komunis Indonesia (PKI)

Cikal bakal berdirinya PKI adalah didirikannya Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV) pada tanggal 9 Mei 1914 oleh Sneevliet. Pada tanggal 23 Mei 1920 ISDV berubah namanya menjadi Partai Komunis Hindia. Pada bulan Desember 1920 diubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI), yang diketuai oleh Semaun. Pada tahun 1920, PKI bergabung dengan Comintern (Komunis Internasional) yang merupakan forum komunis dan pusat eksekutif bagi partai komunis seluruh dunia. Pemerintah Belanda sangat mewaspadai tindak tanduk dari PKI, bahkan mereka turut berperan dalam pemilihan ketua PKI tersebut. Pada awalnya PKI tidak banyak mendapat dukungan rakyat. Dalam rangka mendapatkan dukungan dari rakyat, PKI melakukan propaganda secara besar-besaran dan mereka mendapat pengikut kebanyakan dari kaum buruh yang menderita sebagai akibat dari defresi ekonomi. PKI juga menggerakkan Sarekat Islam Merah yang pada tahun 1924 berganti nama menjadi Sarekat Rakyat. Selain itu, PKI juga membentuk organisasi organisasi dengan nama Barisan Pemuda dan Barisan Wanita dalam organisasi. Ideologi komunis menjadi semakin menyebar dan membahayakan bagi pemeritahan kolonial Belanda. Sudah menjadi ciri khas komunis bahwa perubahan masyarakat harus dilakukan dengan cara melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang berkuasa. Pada tanggal 13 November 1926, PKI melakukan pemberontakan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selanjutnya pada tanggal 1 januari 1927, PKI melakukan pemberontakan di Sumatera Barat. Karena pemberontakan yang dilakukan PKI tidak terorganisir dengan baik dan hanya dilakukan di beberapa daerah (bersifat lokal), sehingga pemerintah Hindia-Belanda dapat dengan mudah memadamkan pemberontakanpemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Untuk menghambat gerak langkah PKI maka Pemerintah Kolonial Belanda melakukan penumpasan secara besar-besaran, di antaranya menangkap para pemimpin PKI, lalu dibuang ke Boren Digul, Irian Jaya (Papua). Diperkirakan ada 13.000 orang yang ditangkap pemerintah kolonial Belanda, diantaranya 4500 orang dihukum dan 1300 orang dibuang ke Digul. Selanjutnya PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Akibat pemberontakan yang dilakukan oleh PKI membawa dampak negative bagi organisasi-organisasi pergerakan nasional lainnya, yaitu Pemerintah Kolonial Belanda melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap gerak langkah organisasi yang ada. Dengan demikian, pergerakan nasional mengalami kemunduran.

Partai Nasional Indonesia (PNI)

Partai Nasional Indonesia (PNI) didirikan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Sebagai dampak dari gagalnya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, maka para pemimpin PNI sangat berhati-hati dalam melangkah dan bersikap, demi keamanan organisasi yang baru berdiri ini. Partai Nasional Indonesia didirikan dengan asas selfhelp, nonkooperatif, dan marhaenisme. Beberapa point tujuan PNI adalah sebagai berikut:

1. Mencapai kemerdekaan sehingga harus dibangun semangat kebangsaan yang dipadukan menjadi kekuatan nasional. Semangat kebangsaan itu harus ditumbuhkan dengan kesadaran untuk menimbulkan kemauan nasional untuk merdeka.
2. Harus ada upaya untuk melawan imperalisme karena imperalisme Belanda telah menjadikan Indonesia sebagai sapi perahan untuk kepentingan kemajuan perekonomian mereka.
3. Untuk menggalang kekuatan dan kerja sama di antara organisasi-organisasi yang telah ada, maka pada tanggal 17 18 Desember 1927, PNI memprakarsai rapat di kota Bandung yang berhasil menggalang kemufakatan dengan Partai Sarekat Islam, Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, Sumantren Bond, Kaum Betawi, dan Algemeene Stidie Club dalam wadah Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).

Selanjutnya PNI mengadakan kongres pertama pada tanggal 27 30 Mei 1927 di Surabaya yang berhasil menyusun program kerja yang meliputi bidang politik untuk mencapai Indonesia merdeka, bidang ekonomi untuk mencapai perekonomian nasional, dan bidang sosial untuk memajukan pendidikan nasional. Pada tanggal 18 20 Mei 1929, diadakan kongres kedua di Jakarta. Pola perjuangan PNI yang khas adalah pola perjuangan yang bersifat agitasi Politik. Soekarno sering mengumpulkan massa dan berpidato di depannya. Oleh sebab itulah pada tanggal 29 Desember 1929, Pemerintah Hindia Belanda menangkap empat orang tokoh PNI yaitu Ir. Soekarno, R. Gatot Mangkoepraja, Maskeon Soemadiredja, dan Soepriadinata. Pada sidang pemeriksaan di pengadilan Bandung, Ir. Soekarno melakukan pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat.

Pada tanggal 25 April 1931, PNI dibubarkan. Pembubaran ini menimbulkan perpecahan dikalangan pendukung PNI. Akibatnya PNI pecah menjadi dua yaitu Partai Indonesia (Partindo) di bawah pimpinan Mr. Sartono dan Partai Nasional Indonesia (PNI Baru) di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta.

Fraksi Nasional

Fraksi Nasional didirikan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1930. Fraksi Nasional ini beranggotakan 10 orang anggota Volksraad yang merupakan wakil-wakil dari Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan. Mohammad Husni Thamrin diangkat sebagai ketua. Adapun tujuan Fraksi Nasional adalah menjamin adanya kemerdekaan nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, di antaranya melalui jalan :

• Mengadakan perubahan-perubahan ketatanegaraan;
• Menghapus perbedaan-perbedaan politik dan intelektual;
• Mengusahakan kedua hal itu dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Perhimpunan Bangsa Indonesia (PBI) dan Partai Indonesia Raya (Parindra)

Perhimpunan Bangsa Indonesia (PBI) berdiri tahun 1935. PBI didirikan di Surabaya oleh dr. Sutomo. Selanjutnya PBI disatukan menjadi Parindra yang lahir pada bulan Desember 1935. Parindra merupakan fusi dari Budi Utomo dan PBI. Parindra bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia Raya. Dalam bidang politik, Parindra mulai menggalang persatuan politik setelah kegagalan Petisi Sutardjo. Penggalangan persatuan politik itu menuju pada pembentukan badan konsentrasi nasional yang nanti disebut Gabungan Politik Indonesia (GAPI) pada bulan Mei 1939.

Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

Gabungan Politik Indonesia didirikan atas prakarsa Muhammad Husni Thamrin pada tanggal 21 Mei 1939. Pembentukan GAPI ini di antaranya dilatarbelakangi oleh:

• kegagalan Petisi Sutardjo;
• sikap pemerintah Kolonial Belanda yang kurang memperhatikan kepentingankepentingan bangsa;
• semakin gawatnya situasi internasional sebagai akibat meningkatnya pengaruh fasisme.

Petisi Sutardjo adalah petisi yang diajukan oleh Sutardjo dalam dewan rakyat (Volksraad). Ia mengusulkan kepada pemerintah Hindia-Belanda agar diadakan konferensi Kerajaan Belanda untuk membahas status politik Hindia- Belanda dalam 10 tahun mendatang yang berupa status otonomi. Hal itu dimaksudkan agar tercapai kerja sama yang mendorong rakyat untuk menentukan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial. Petisi itu tidak seluruhnya diterima oleh anggota dewan. Hal itu disebabkan petisi dianggap merendahkan martabat bangsa dengan jalan meminta-minta pada Pemerintah Hindia-Belanda. Secara mayoritas, anggota dewan menyetujui petisi ini, tetapi pemerintah Hindia- Belanda berpandangan lain. Usulan dalam petisi itu dianggap tidak wajar dan masih terlalu prematur. Langkah-langkah yang diambil GAPI kemudian adalah mengadakan aksi dan menuntut pembentukan parlemen, tetapi bukan parlemen seperti Volksraad yang sudah ada. Parlemen yang dimaksud adalah parlemen yang disusun dan dipilih oleh rakyat Indonesia.

Menghadapi tuntutan GAPI Indonesia Berparlemen maka dibentuklah Komisi Visman yang bertugas menyelidiki dan mempelajari sejauhmana kehendak rakyat dengan perubahan-perubahan ketatanegaraan atau pemerintahan. Selanjutnya untuk memperjelas tuntutan, GAPI membentuk suatu panitia yang bertugas menyusun bentuk dan susunan ketatanegaraan Indonesia. Hasil panitia itu, kemudian disampaikan dalam pertemuan antara wakil-wakil GAPI dengan Komisi Visman pada tanggal 14 Februari 1941. Hasilnya ternyata bahwa Indonesia masih ingin tetap berada dalam ikatan kerajaan Belanda.

Organisasi Pergerakan Perempuan

Ketika Indonesia memasuki masa penjajahan, kedudukan perempuan Indonesia sampai akhir abad ke-19 belum membawa perkembangan yang berarti. Selain karena adat-istiadat, kebijakan kolonial juga seolah membedakan antara kedudukan perempuan dan laki-laki. Lihat dalam soal pendidikan. Perempuan cukup di rumah dengan mengerjakan pekerjaan rumah, mengurus suami atau mengerjakan keterampilan praktis kerumahtanggaan. Berdasarkan keadaan tersebut, ada beberapa tokoh perempuan yang berusaha mendobrak kearah kemajuan. Keharusan perempuan untuk keluar dari rumah mulai diperjuangkan, perlunya pendidikan, penentangan poligami juga mulai diperjuangkan. Usaha terobosan terhadap perjuangan kaum perempuan ternyata datangnya dari kaum perempuan juga. Mereka menginginkan persamaan hak dan kedudukan yang setara dengan pria. Tokoh yang menjadi pelopor atau emansipasi kaum perempuan adalah R.A. Kartini (1879-1904) yang cita-citanya termuat dalam Habis Gelap Terbitlah Terang. Tokoh lainnya, antara lain: Raden Dewi Sartika (1884-1947) melalui Sekolah Kaoetamaan Istri, Budi Utomo melalui Putri Mardika (1912), dan beberapa perkumpulan perempuan ( Kerajinan Anai Setia di Padang (1914), Pawiyatan Perempuan (1915) di Magelang, Percintaan Ibu kepada Anak Temurunannya (PIKAT) tahun 1917, Purborini (1917) di Tegal, Aisiyah di Yogyakarta, dan Perempuan Sosilo di Pemalang.

Muhammadiyah 

Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang berdiri di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1918. Organisasi ini didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan dengan tujuan untuk memperbaharui pola pikir umat Islam dan adat istiadat masyarakat agar sesuai dengan Al-Qur an dan Hadis Nabi. Dalam pergerakannya, Muhammadiyah lebih banyak bergerak dalam bidang budaya (pendidikan) dan sosial. Kegiatan yang dibidanginya antara lain pendirian rumah sakit, rumah yatim piatu, balai pengobatan, sekolah-sekolah, dan lain sebagainya. Perkembangan selanjutnya organisasi Muhammadiyah ini berkembang pesat ke luar wilayah Yogyakarta.

Taman Siswa

Organisasi Taman Siswa didirikan oleh Suwardi Suryaningrat pada tahun 1922. Perguruan ini berkeinginan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Dalam mencapai tujuannya itu Taman Siswa banyak mendirikan sekolah-sekolah. Dalam perkembangannya, organisasi ini dapat dijadikan alat untuk menanamkan semangat nasionalisme.