Kehidupan Politik Indonesia di Awal Kemerdekaan

Kehidupan Politik Indonesia di Awal Kemerdekaan -  Dengan disetujuinya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 2 November 1949 maka terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS ternyata tidak bertahan lama karena tidak mendapat dukungan dari rakyat dan sebagian besar anggota Kabinet RIS adalah orang-orang Republik. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara. (UUDS) 1950. Pada waktu negara kita menganut sistem demokrasi parlementer dalam pelaksanaan demokrasi liberal (1950 - 1959) terdapat tujuh buah kabinet yang memegang pemerintahan, sehingga rata-rata setiap terjadi pergantian kabinet. Oleh karena tiap-tiap kabinet  tidak berumur panjang, maka programnya tidak dapat dilaksanakan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan instabilitas baik di bidang politik, sosial, maupun keamanan.

Kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal :

1.  Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

• Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketenteraman
• Konsolidasi dan menyernpurnakain susunan pemerintahan
• Menyempurnakan organisasi angkatan Perang
• Mengembangkan dan memperkokoh ekonomi rakyat
• Memperjuangkan penyelesaian Irian Barat

2.Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 3 April 1952)

• Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai recana untuk menjamin keamanan dan ketertiban.
• Mengusahakan kemakmuran rakyat
• Mempersiapkan pemilihan umum
• Mempersiapkan undang-undang perburuhan
• Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
• Memperjuangkan Irian Barat

3.Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 2 Juni 1953)

• Melaksanakan pemilihan umum
• Memajukan tingkat penghidupan rakyat
• Mengatasi keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara
• Melengkapi undang-undang perburuhan
• Mempercepat usaha perbaikan dan pembaharuan pendidikan dan pengajaran
• Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, menyelesaikan hubungan Uni Indonesia - Belanda atas dasar negara merdeka dan meneruskan perjuangan pengembalian Irian Barat

4.Kabinet Ali Sastroamijoyo, 1 adalah sebagai berikut:

• Program dalam negeri, mencakup soal keamanan, pemilu, kemakmuran dankeuangan, organisasi negara, dan perundang-undangan.
• program luar negeri, meliputi pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dan pengembalian Irian Barat

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)

Kabinet Ali I digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dari masyumi, dengan programnya sebagai berikut :

• Mengembalikan kewibawaan pemerintah
• Melaksanakan pemilihan umum
• Menangani masalah desentralisasi, inflasi dan pemberantasan korupsi
• Pengembalian Irian Barat
• Melaksanakan kerja sama Asia - Afrika berdasarkan politik bebas aktif

Prestasi yang menonjol dari kebinet ini adalah:

• Berhasil melaksanakan pemilu pertama bagi Indonesia
• Pembubaran Uni Indonesia – Belanda

6.Kabinet Ali Sastroamijoyo 11 (20 Maret - 4 Maret 1957)

Program kabinet Ali Sastroamijoyo 11 adalah sebagai berikut

• Pembatalan KMB
• Pengembalian Irian Barat
• Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
• Meneruskan kerja sama negara-negara Asia Afrika dan melaksanakan keputusan-keputusan KAA di Bandung tahun 1955.

7.Kabinet Juanda (9 April 1957 - 5 Juli 1959)

Kabinet A II digantikan oleh Kabinet Juanda. Program Kabinet Juanda dikenal dengan nama “Panca Karya” antara lain sebagai berikut :

• Membentuk Dewan Nasional
• Normalisasi keadaan politik
• Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
• Perjuangan mengembalian Irian Barat
• Memperingati pembangunan

Kabinet ini berakhlr dengan dikeluarkan Dekrit Presiden 6 Juli 1959.[