PERJUANGAN RAKYAT MUSI RAWAS DALAM MEMPERTAHAKAN KEMERDEKAAN RI (1945-1949)



2. 1. Tanggapan Rakyat Kabupaten Musi Rawas Setelah Proklamasi 17 Agustus
         1945
            Pada awal Perang Asia Timur Raya (1941) Pasukan Jepang berhasil melancarkan serangan militernya secara opensif ke wilayah yang dikuasai Sekutu (Amerika Serikat, Belanda, Inggris dan China). Memasuki tahun 1944 kondisi Jepang dalam perang Asia Timur Raya semakin buruk. Pasukan Sekutu dengan intinya tentara Amerika Serikat, di bawah pimpinan Jenderal Mac. Arthur melakukan serbuan balasan terhadap pertahanan Jepang. Pasukan Jepang semakin terjepit dan selama itu pula Jepang tetap berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap Sekutu. Dalam menghadapi situasi yang sangat kritis, pemerintaah Jepang membutuhkan tenaga dan dukungan rakyat terutama setelah jatuhnya kepualaun Saipan ke tangan Sekutu pada tahun 1944 (Perwiranegara, 1987:89).
            Jatuhnya kepualaun Saipan tersebut mengakibatkan bobolnya seluruh garis pertahanan Jepang di wilayah Pasifik. Dengan semakin terdesaknya Jepang dalam Perang Asia Timur Raya tersebut, semakin banyak pula tuntutan Jepang terhadap bangsa Indonesia. Jepang memerlukan rakyat Indonesia untuk dijadikan tentara militernya, juga bahan-bahan makanan (sandang dan pangan) guna menunjang kegiatan perangnya. Selain itu, Jepang juga membentuk “Badan Kebangkitan Rakyat”
dalam bahasa Jepang “Hokokai” (Perwiranegara, 1987:89).
            Sehubungan dengan maksud di atas, untuk menarik simpati rakyat Inodonesia agar ingin membantu Jepang, maka pemerintahan Jepang menjanjikan bahwa kemerdekaan Indonesia akan segera diberikan. Untuk itu perlu adanya suatu panitia yang bertugas menyusun persiapan kemerdekaan Indonesia. Maka pada tanggal 1 Maret 1945 di bawah pimpinan Jenderal Kumakici Harada telah menyususn pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai. Badan ini diketuai oleh Dr. Radjiman Widiodiningrat yang tugasnya menyusun rencana persiapan kemrdekaan Indonesia. Panitia ini tugasnya mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka peralihan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia (Notosusanto dan MD. Poesponegoro jilid VI, 1984:77).
            Pada tanggal 9 Agustus 1945 Jenderal Terauci memanggil tiga tokoh nasional yaitu, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Htta dan Dr. Radjiman Widiodininggrat ke Saigon untuk membicarakan masalah kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini berlangsung pada tanggal 12 Agustus 1945 di markas besar Terauci di di Dallat. Dalam pidatonya ia mengatakan bahwa cepat atau lambat, kemerdekaan Indonesia segera akan diberikan. Pada saat itu juga Terauci melantik ketiga tokoh teresbut sebagai panitia resmi dari PPKI dan sekligus menetapkan anggota-anggotanya yang terdiri wakil-wakil dari Jawa (12 orang), Sumatera (3 orang), Sulawesi (2 orang), Maluku (1 orang) dan dari Sunda Kecil serta golongan Cina masing-masing satu orang (Perwiranegara, 1989:15).
            Sementara ketiga pimpinan tersebut di atas berada di Saigon (Dallat). sekutu dengan tentara intinya di Amerika Serikat telah menjatuhkan bom atom di Nagasaki tanggal 6 Agustus 1945 dan Hiroshima tanggal 9 Agustus 1945. Dengan dibomnya kedua kota tersebut membuat Jepang semakin panik dan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Penyerahan Jepang tanpa syarat kepada Sekutu ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945 yang secara resmi dilaksanakan tanggal 2 Sepetmeber di Teluk Tokyo (Notosusanto dan MD Poesponegoro, jilid VI, 1984:87).
            Di Indonesia penyerahan Jepang tersebut didengar oleh Sutan Syahrir. Ia mendengar dari radio yang tidak disegel pemerintah Jepang, maka ia mengetahui bahwa Jepang memutuskan untuk menyerah tanggal 15 Agustus 1945. Berita penyerahan Jepang tersebut telah memberikan kesempatan pada bangsa Indonesia terutama golongan mudanya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan RI. Semenatar itu ketiga pemimpin bangsa Indonesia yang sedang di Saigon belum mengetahui berita penyerahan tersebut. Pada saat ketiganya kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945, Sutan Syahrir yang mewakili golongan muda, mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan RI. Tetapi Soekarno-Hatta akan mengecek kebenarannya terlebih adahulu. Para pemuda-pemuda yang dipmpin Sukarni dan Chairul Saleh memutuskan untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang dan mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengasdeklok (Notosusanyo dan MD Poesponegoro, jilid 1984:80-84).
            Atas jasa Mr. Ahmad Subardjo yang mengatakan bahwa ia menjamin dengan taruhan nyawa, bahwa kemerdekaan RI akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan jaminan tersebut komanadan kompi Cudanco Subeno yang menjaga keamana Soekarno-Hatta di Rengasdengklok, melepaskan Soekarno-Hatta kemabli ke Jakarta (Notosusanto dan MD Poesponegoro, 1984:81-82).
            Pada malam harinya di ruang makan rumah Laksamana Maeda dirumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta (Notosusanto dan MD Poesponegoro, jilid VI, 1984:84). Keesokan harinya pukul 10.00 wib naskah proklamasi tersebut ditanda tangani oleh Soekarno Hatta atas nama bangs Indonsesia. Naskah tersebut langsung dibacakan di jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta diiringi pengibaran sang merah putih (Notosusanto dan MD Poseponegroro, jilid VI 1984:87).
            Berita proklamasi tersebut tidak serentak dpat didengar sampai ke seluruh pelosok tanah air. Hal ini disebutkan sulinya komunikasi antara Jakarta maupun daerah-daerah lainnya dan masih terbatasnya masyarakt yang emiliki pesawat radio. Sedangkan instansi-instansi sosial yang memilki radio masih diduduki Jepang (Pemda TK I Sumsel, 197:100).
            Rakyat di Sumatea Bagian Selatan termasuk terlambat mendengar berita proklamasi tersebut baru dapat didengar mereka beberapa hari sesudah tanggal 17 Agustus 1945. Bahkan penduduk yang tinggal di daerah pedalamn dan terpencil yang komunikasinya kurang lancar atau sama sekali belum ada sarana komunikasinya, baru mendengar sampai dua atau tiga bulan kemudian (Pemda TK I Sumsel, 1987:101).
            Masyarakat kota Palembang baru mendengar Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 22 Agustus 1945. Berita itu tidak disampaikan secara terbuka, karena kekuasaan balatentara Jepang masih terdapat di mana-maan. Tetapi di kalangan politisi dan pemuda pejuang telah lebih dahulu mengetahui berita tersebut melalui pemuda bernama Mailan yang bekerja pada operator radio Domei dan Nungtjik AR yang dipercaya memegang radio Hodohan untuk kepentingan Palembang Shinbun. Berita itu mereka dengar pada tanggal 18 Agustus 1945. Keesokan harinya tanggal 19 Agustus 1945, atas anjuran Nungtjik AR berita proklamasi yang kurang jelas dan meragukan itu dilaporkan Mailan kepada Dr. A. K. Gani. Atas berita yang kurang jelas itu, maka Dr. A. K. Gani memanggil para pemimpin masyarakat, dan pemuda-pemuda eks Gyugun antara lain: Dr. M. Isa, Komisaris polisi Marsodo, Nungtjik AR, Abdul Rozak, RZ. Fanani, M. Dani Efendi, Raden Abdullah, Rivai Nawawi, M. Arief dan Hasan Kasim untuk berkumpul di rumahnya. Dalam pertemuan itu Dr. A. K. Gani menyampaikan berita proklamaso yang telah diterimanya dari Mailan kepada hadirin, tetapi belum diambil suatu keputusan atas berita tersebut karena berita yang didengar kurang jelas (Pemda TK I Sumsel, 1987:102).
            Seemnatar pemimpin sedang mempertimbangkan keputusan apa yang akan diambil dengan adanya berita tersebut, tiba-tiba pada tanggal 22Agustus datang udangan untuk datang ke rumah Tyokan Myoko Tioso. Mula-mula undangan itu ditanggapi dengan perasaan was-was dan curiga. Sebab para pemimpin kita masih dihantui oleh kejadian pembunuhan yang terjadi di Kalimantan. Tetapi setealh mereka sampai di rumah Tyokan Myoko Tosio, mereka melihat para pembesar Jepang antaar lain: Matsubara (kepala bagian pemerintahan), Syiomubutjo, Tokokatyo (P.I.D Jepang) dan sinilah para pemimpin kita menyadari apa yang terjadi. Dalam pertemuan itu disampaikanlah kepada pemimpin kita tentang penyerahan Jepang kepada Sekutu. Pemerintah Jepang meminta supaya keamanan di dalam negeri dapat dijaga bersama-sama. Sedangkan masalah kemerdekaan Indonesia tidak dibicarakan. Stelah pertemuan itu para pemimpin kita segera mengambil tindakan. Diputuskan supaya saudar Nungtjik AR untuk datang kembali pada Tyokan guna menyampain:
 a.      Masalah kemanan pihak kita akan bertanggung jawab.
b.      Tetapi dituntut terhadap pihak Jepang agar keamanan dan keselematan para pemimpin dan rakyat, tidak boleh bertindak sepengetahuan kita.
 c.      Masalah kemerdekaan Indonesia adalah masalah kita sendiri dan tidak boleh dihalangi (Kempen RI, 1954:36).
Malam itu juga para pemimpin yang di luar kota dipanggil ke Palembang, dan diadakan pertemuan di rumah A. K. Gani. Dalam pertemuan itu diputuskan untuk segera mengambil alih beberapa kekuasaan atas terdengarnya berita proklamasi tersebut. Rapat tersebut berlangsung selama 2 haru (tanggal 22 sampai 23 Agustus 1945). Berita proklamasi yang kurang jelas itu menjadi terang dengan kedatangan para pemimpin revolusioner dari Jakarta yaitu: dr. Amir, Mr. Teuku Moh. Hassan dan Mr. Abbas yang sengaja diutus untuk menyampaikan berita tersebut. Maka pada tanggal 22 Agustus itu juga berita proklamasi diumumkan di Palembang, dan pada hari itu juga berita itu disebarluaskan ke seluruh daerah di keresidenan Palembang melalui para pemimpin dan pemuda pejuang (Pemda TK I Sumsel, 1987:104).
            Berita penyerahan Jepang disusul dengan proklamasi kemerdekaan disambut dengan perasaan gembira oleh rakyat Palembang. Di samping rasa gembira, terselip pula rasa keragu-raguan terutama pada masyarakat awam dan masyarakat pedalamn. Mereka belum percaya bahwa Dai-Nippon telah bertekuk lutut kepada Sekutu, sebab mereka telah melihat betapa gigih dan kuatnya keprajuritan Jepang. Selain itu ada isu-isu tentang pembunuhan yang akan dilakukan pemerintah Jepang. Kekejaman kompetai Jepang di luar peri kemanusiaan telah melekat di hati rakyat terutama masyarakat pedalaman (Pemda TK I Sumsel, 1987:104-106).
            Tetapi situaasi kemudia berubah, rakyat menjadi tenang setelah kedatangan tiga anggota PPKI pusat pada tanggal 22 Agustus 1945 dari Jakarta (yaitu dr. Amir, Mr. Teuku Moh. Hassan dan Mr. Abbas) yang membawa copy teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak ada kaitannya dengan Jepang. Selanjutnya, berita proklamasi yang telah jelas itu disebarluaskan ke seluruh penduduk di Palembang (Pemda TK I Sumsel, 1987:108).
            Di Lubuk Linggau, berita proklamasi teresbut didengar oleh para pemuda pejuang disampaikan oleh pemuda pejuang yang datang dari Palembang pada tanggal 22 Agustus 1945 sore hari. Keeskon harinya pukul 09.00 WIB bertempat d     i Lapangan Merdeka Lubuk Linggau telah didakan penyerahan kekuasaan dari pemerintah Jepang yang diwakili oelh Bunsyu-co Sewada kepada pemerintah RI di Lubuk Linggau yang diwakili oleh Raden Ahmad Abusamah disaksikan beberapa tokoh pemuda antara lain: dr. Soefaat, Zaikadir, Ki Agus Anwar, Noersaman, Pangeran Ramitan, Nawawi Ramitan, Demang Ahmad dan lain-lain (Pemda TK II MURA dalam Kirana, 197:45).
            Mendegar berita prokalamsi tersebut, amsyrakat di Musi Rawas meras gembira, terutama para pemuda pejuangnya. Dengan gembira mereka bersama rakyat bersorak-sorak di jalan dengan mengumandangkan pekik ”merdeka”. Di pelosok-pelosok kampung terdengar pekiki ”merdeka”. Rakyat Musi Rawas merasa dengan berakhirnya penjajahan berarti berakhir pula penderitaan mereka sebagi bangsa terjajah. Dalam menanggapi berita proklamasi kemerdekaan tersebut, tidak semua rakyat Musi Rawas menyambut gembura. Segolongan kecil masyarakat ada yang kurang senang, sebab dengan berakhirnya penjajahan berarti berakhir pula kesenangan dankemewahan yang mereka dapat. Umumnya mereka ini tergolong orang yang bekerja sama dengan Belanda (kaki tangan Belanda) untuk kepentingan pribadi. Selain itu pula sebagian kecil masyrakat yang bersikap baisa-biasa saja, sebab kemerdekaan tidak begitu berpengaruh pada kehidupan mereka (Pemda TK II MURA dalam Kirana, 1997:46).

2. 2. Lahirnya Badan Keaman Rakyat (BKR) dan Proses Pembentukan Komite
        Nasional Daerah (KNID)
2. 2. 1. Proses Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)
            Teori politik negara menurut Max weber negara merupakan satu-satunya lembaga yang berhak mengatur negara dan warga negaranya (Budiman, 1996:14).
            Tanggal 18 Agustus 1945 negara Republik Indonesia resmi berdiri seperti tercantu, dalam Undang-Undang Dasar. Para pemimpin memikirkan pembentukan badan yang berfungsi sebagai alat pembela negara. Berakitan dengan itu maka tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengdakan sidang dan mengambil keputusan untuk membentuk tentara kebangsaan sebagi barisan pertahan. Tetapi pada sidang tanggal 22 Agustus 1945 rencana tersebut diubah dan diganti dengan membentuk Badan Penjaga Keaman Rakyat (BPKR). Perubahan badan keamanan tersebut karena berdasarkan pertimbangan politis. Keeskon harinya tanggal 23 Agustus 1945 dikeluarkan instruksi presiden yang ditujukan kepada seluruh daerah-daerah di wilayah RI untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (Notosusanto dan MD Poesponegoro, 1984:100).
            Dengan dikeluarkannya instruksi teresbut maka Dr. A. K. Gani segera mengambil tindakan dengan memanggil para pemuda eks gyugun dan utusan-utusan dari daerah di seluruh Sumatera Selatan agar berkumpul di kota Palembang untuk membicarakab langkah-langkah yang akan ditempuh. Rapat antara tokoh-tokoh nasionalis daerah Sumatera Selatan itu diadakan tanggal 22 Agustus dan 23 Agustus 1945. Rapat ini menghasilkan dua keputusan yaitu: pertama adalah tindakan untuk segera mengambil alih kekuasaan dalam pemerintah, yang kedua akan membentuk Badan Penjaga Keamanan Rakyat (BPKR).
            Setelah rapat yang dilakukan di rumah dr. A.K. Gani pada tanggal 22 dan 23 Agustus 1945 selesao, maka tindak lanjut yang sering dilakukan para pemimpin tesebut menyusun konsepsi pemerintahan bansa Indonesia pada hari itu juga. Nama-nama orang yang akan duduk dalam pemerintahan di keresidenan Palembang terpilih dr. A.K. Gani dan wakilnya diangkatlah Abdul Rozak (Kempen RI SumSel, 1954:36).
            BPKR di wilayah keresidenan Palembang diresmikan pada tanggal 4 September 1945. Sebagai ketua BPKR adalah Hasan Kasim dan wakilnya Mohammad Arief. Tugas pokok dari BPKR adalah membantu pejabat kepolisian dalam menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat.  Usia BPKR ini tidak alam, pada tanggal 13 September 1945 diubah namanya menjadi BKR.
            Seusai dengan instruksi presiden RI tanggal 23 Agustus 1945 untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat di seluruh wilayah RI, maka di Lubuk Linggau Kabupaten Musi Rawas membentuk juga organisasi keamanan yang disebut BKR (Badan Keamanan Rakyat). Pembentukan BKR di Musi Rawas ini dipelopori oleh pemuda-pemuda eks Gyugun dan Heiho yang telah mendapat pendidikan militer Jepang. Setelah Gyugun dan Heiho dibubarkan berkaitan dengan penyerahan Jepang pada Sekutu, maka pemuda-pemuda eks Gyugun dan Heiho yang telah kembali ke kampung halaman masing-masing, sesuai instruksi dari pemerintahan pusat RI dari Palembang masing-masing Marga kewedanan Musi ulu dihimpun dan dimobilisir untuk memperkuat pasukan BKR. Para pemuda-pemuda yang semula menjadi BPRI (Badan Pelopor RI) diseleksi dan dijadikan anggota BKR.
            Tokoh-tokoh BKR untuk kewedanan Rawas:
§  Tokoh-tokoh BKR untuk kewedanan Rawas:
H. Hasan, M. Yusuf, M. Tohir, Lambun, M. Toha, Ibrahim, M. Zaini, A. Hamid, Z. Alwi Efendi dan lain-lain.
§  Kewedanan Musi Ulu:
Kapten Sulaiman Amin, Letnan M. Zohir, Kapten Saihusin, Mansyur Remayang, Beluluk, Ali Kuang dari BPRI Lubuk Linggau dan lain-lain.
§  Kewedanan Muara Beliti:
Kapten Sulaimam Amin, Letnan Zakaria Amin, Lettu Noer Amin, Mahmdu Amin, Oemar Hassan, Deradjat Mantap, Sersan Adenan Kuris.
§  Kewedanan Muara Kelingi:
H. Djoened, Ali Abu Bakar, Said, H. Abu Kosim, Tap Iman dan lain.
§  Kewedanan Lakitan:
Mo. Agem, Moh. Rus, H. Hisom dan lain-lain.
Selain badan-badam tersebut di atas terbentuk pula BPRI di Palembang bulan September 1945, lalu diikuti Musi Rawas, menyusul pula badan-badan sperti: Napindo, Pasindo, Hisbullah, Sabilillah dan lain-lain. Timbulnya beberapa organisasi pemuda ini sebagai cerminan spontanitas semangat juang yang tinggi dari para pemuda waktu itu untu menggalang persatuan dan kekutan dalam meneruskan perjuangan (Pemda TK II MURA dalam Kirana, 1997:50).

2. 2. 2. Proses Pembentukan Komite Nasional Daerah (KNID)
            Setelah proklamasi kemerdekaan RI tersiar ke seluruh dunia lewat radio maupun atas upaya para pemuda, maka para pemimpin di Jakarta disibukkan dengan menyusun tatanan kehdiupan kenegaraan. Hasil rapat PPKI yang diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945 selain mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sert amengangkat presiden sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) (Pemda TK I SumSel, 1987:139).
            Ketika datang instruksi dari pusat (Jakarta) agar masing-masing daerah di seluruh nusantara melaksanakan pemindahan kekuasaan serta membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah sesuai dengan petunjuk dari pusat, maka pada tanggal 3 September 1945 ditetapkan berdirinya KNI Keresidenan Palembang. KNI diketuai oleh Dr. M. Isa, sedangkan wakilnya adalah Abdul Saleh Matjik, Nungtjik AR sebagai sekretaris, Hamid Husin sebagai wakil sekretaris dan Agus Rahman sebagai bendahara (Kempen RI, 1954:39).
            Tugas pokok dari KNI ini adalah membantu pemerintah daerah atau residen dalam menyelenggarakan pemerintahan umum serta bersama-sama residen melaksanakan pengambil alihan kekuasaaan pemerintah dari tangan Jepang. Setiap anggota KNI juga bertugas untuk menysusun organisasi perjuangan dan jika perlu menjabat berbagai pimpinan dalam instansi (Pemda TK I SumSel, 1987:149).
            Terbentuknya KNI di kota Palembang selanjutnya diikuti oleh pembentukan KNI di kewedanan-kewedanan dalam wilayah keresidenan Palembang. Komite Nasional Indonesia daerah di Musi Rawas dibentuk bulan September 1945 setelah di ibu kota keresidenan terbentuk. Keanggotaan KNI terdiri dari pemuda-pemuda eks Gyugun, Pamong Praja, Pegawai Negeri dan Pamong Marga (Pesirah Kepala Marga).
            Termasuklah semua pesirah, pegawai negeri, yang terdapat di kewedanan Musi Ulu dan Rawas yang baru dapat dilaksanakan masih sangat terbatas sekali, antara lain pengsusulan pergantian jabatan Kewedanan dari R. Ahmad Abusamah ke kantor residen Palembang, kedua menyerukan kepada rakyat di Musi Rawas untuk patuh dan setia kepada pemerintah RI, serta menggalang persatuan dan kesatuan untuk bahu membahu dalam melanjutkan perjuangan. Perjuangan selanjutnya menyelenggarakan pemerintah RI masih darurat (Pemda TK II MURA dalam Kirana, 1997:8).

2. 2. 3. Perebutan Senjata Jepang oleh Rakyat Musi Rawas
            Masa pendudukan Jepang di Indoensia, rakyat sangat menderita. kemelaratan dan kemiskinan merajalela. Disamping kerja paksa, para pemuda dan pemudinya dilatih oleh Jepang untuk menjadi anggota militer Jepang. Hal ini dilakukan Jepang untuk menambah kekuatan pasukannya dalam menghadapi Sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Masa pendudukan Jepang bangsa Indonesia lebih menderita dibandingkan pada masa pendudukan Belanda. Selama pemerintahan fasisme Jepang rakyat di Kewedanan Musi Rawas sangat menderita dan tertekan sekali akibat penindasan fasisme Jepang dalam mengarahkan segala daya dan tenaga yang ada untuk memperkaut perlawanan terhadap sekutu. Dengan semboyan ”Indonesia sama-sama Nippon bekerja sama untuk Dai Toa Serso dan kemerdekaan bersama Asia Timur Raya.
            Kekejaman tenatar Jepang terhadap rakyat Indonesia umunya, dan Musi Rawas khusunya di latar belakangi oleh Perang Asia Timur Raya. Dalam situasi perang yang sangat kritis bagi Jepang tahun 1944 itu, Jepang telah memaksa segenap perhatian rakyat pada peperangan yang sedang dihadapi. Rakyat dikerahkan untuk membangun prsasarana perang seperti: membuat jembatan, lapangan udara, lubang-lubang pertahanan, goa-goa, benteng pertahanan, terowongan dan lain-lain. Disamping itu Jepang menciptakan kerja paksa yang dikenal dengan nama “Kuli BPP (Badan Pembantu Pemerintah)”. Ada pula yang dikirim untuk ikut berperang. Hingga menjelang akhir kekuasaan Jepang di daerah ini, rakyat Musi Rawas mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang menyedihkan. Kemarahan dan kebencian rakyat ini dinyatakan dengan perlawanan dan pemberontakan terhadap tentara Jepang. para pejuang merampas senjata Jepang dan membunuh para opsir Jepang.
            Rencana penyerangan terhadap tentaar Jepang dan merebut senajta Jepang di Lubuk Linggau, bertepatan pula dengan adanya kunjungan panglima Emir Muhammad Noor di akhir bulan Oktober tahun 1945 yang mengadakan perjalanan ke daerah-daerah di Suamtera Selatan untuk menaikkan semangat juang rakyat melawan pendudukan Jepang. Pengaruh perjalanan Emir Mohammad Noor ini sangatlah besar. Ini terlihat dari timbulnya pemberontakan-pemberontakan dan penyerangan atas pangkalan-pangkalan militer Jepang seperti di daerah Kepahyang yang mengakibatkan gugurnya masyor Santoso, daerah Pagar Alam mengakibatkan gugurnya mayor Ruslan dan berbagai daerah lainnya dengan tujuan merebut senjata Jepang (Subkoss MURA dalam Kirana, 1997:55).
            Di kota Lubuk Linggau sekitar bulan Desember 1945 terjadi bentrokan-bentrokan antara rakyat dengan tenatar Jepang. Terjadinya bentrokan ini disebabkan Jepang menangkap beberapa pemuka masyrakat Lubuk Linggau seperti:pangeran Amin, pangeran Ramitan dan pangeran Mantao. Tindakan penangkapan pemuka masyarakat tersebut karena tentara Jepang menjadi penasaran atas kegiatan pemuda-pemuda pejuang dari BPRI dan TKR dari Marga T.P. Kepungut dan Marga Proatin V yang oleh tentara Jepang dicurigai telah melakukan kegiatan pencurian senjata Jepang dan penculikan serdadu Jepang yang mengawasi wilayah kelapa sawit di Air Msat Taba Pingin.
            Sehubungan dengan tanggung jawab pemerintah Jepang menurunkan bendera merah putih di Lubuk Linggau. Penurunan bendera merah putih itu atas suruhan sekutu. Melihat peristiwa itu meluaplah amarah rakyat Musi Rawas. Semangat rakyat waktu itu meluap-luap, berkobar-kobar membenci dan mengutuk tindakan Jepang.
            Setelah peristiwa-peristiwa tersebut di atas maka direncanakanlah penyerangan terhadap Jepang oleh rakyat Musi Rawas. Para pejuang Rawas Ulu yang telah terkoordinir dengan kedatangan panglima Emir Muhammad Noor ke Sarolangun bulan Oktober siap untuk bertempur dengan Jepang. Rencana penyerangan tentara Jepang di Lubuk Linggau ditetapkan pada tanggal 29 Desember 1945. Beratus-ratus rakyat dan warga masyarakat dengan penuh semangat mendaftarkan diri untuk ikut dalam pertempuran tersebut, termasuk suku anak dalam.
            Pemyerangan terhadap tentara Jepang ini direncanakan secara serentak oleh rakya Musi Rawas dari berbagai jurusan. Rencananya yaitu dari Muara Beliti, Muara Kelingi dan Muara Kati dipimpin oleh Letnan Zakaria Amin, Ali Abu Bakar, Letnan Nur Amin, Tap Iman dan Mahmud Amin. Tebing Tinggi yang dipimpin oleh Kapten Zainal Abidin Ning. Dari jurusan Rawas, Muara Rapit, dan Selangit dipimpin oleh Kapten Hasan, H. Tohir, Yusuf Cholidi, H. Kodar, Pesirah M. Sani dari Selangit, dan Matsyah dari Lesung Batu Rawas. Dalam kota Lubuk Linggau sendiri dipimpin oleh Kapten Sai Husin dan dibantu oleh Ali Kuang, Belulu, Mansyur Reamayang dan lain-lain.
            Pasukan berangkat dari desa Selangit pukul 22.30 dan tiba di dusun Megang pada pukul 06.00. Walaupun pasukan ini terlambat tiba di dusun Megang dari rencana yang telah ditetapkan, rencana penyerangan tersebut ditetapkan pukul 05.00 tetapi pasukan yang sudah berapi-api semangat tempurnya tetap bertekad ingin meneruskan perjalanan penyerangan di pagi tanggal 29 Desember 1945 (Pemda TK II MURA dalam Kirana, 1997:59).
            Meskipun pasukan TKR dan rakyat Musi Rawas menyerang dengan senjata minim dan sangat tidak seimbang dibadingkan kekuatan yang ada pada pihak Jepang. Namun dengan semangat patriotisme yang heroik pasukan TKR menewaskan cukup banyak tentara Jepang sebelum mereka dapat menyusun dan mengatur perlawanan. Pertempuran dengan tentara Jepang itu berlangsung satu hari satu malam lamanya.
            Setelah terjadinya peristiwa tersebut pemerintah daerah diLubuk Linggau mengadakan perundingan dengan Jepang. Dari Palembang diutsu Kolonel M. Simbolom, Kolonel Hasan Kasim, Kolonel N. S. Effendi dan Letnan Suprapto (dari kemiliteran). Sedangkan dari kepolisian diutus Mayor Zen dan R. M. Mursodo Dari Lubuk Linggau sendiri yang hadir adalah Kapten Sai Husin, Kapten Sulaiman Amun, H. Kodar, Yusuf Cholidi, H. M. Tohir dan seluruh aparat kepollisian. Hasil perundingan adalah sebagai berikut:


0 komentar: