“KEMERDEKAAN DI KAWASAN ASIA SELATAN”

A. PAKISTAN - INDIA

Sub-benua India mendapat dibebaskan dari cengkeraman kekuasaan Inggris dan merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947. Setelah berabad-abad tahun pemerintahan Inggris dan India kekacauan berdarah bisa mendapatkan kemerdekaan untuk apa semua orang India bangga. Hari Kemerdekaan ditandai dengan pidato Perdana Menteri India dan dengan parade warna-warni dan perayaan di depan Red Fort.

Hari kemerdekaan Pakistan dan India hanya berselisih satu hari, 14 Agustus dan 15 Agustus. Kedekatan hari kemerdekaan kedua negara bertetangga itu bukanlah hal yang kebetulan sebab kolonial Inggris memberikan kemerdekaan kepada mereka, memang pada saat yang sama. Sebelumnya, kedua negara tersebut merupakan satu kawasan luas di bawah kolonial Inggris. Namun pada waktu itu, perbedaan kepercayaan antara kelompok Hindu dan Islam sudah terasa kuat.

Oleh sebab itu, Inggris memberikan kemerdekaan atas wilayah kolonialnya itu menjadi 2 negara: Pakistan yang mayoritas berpenduduk muslim, dan India yang mayoritas berpenduduk Hindu. Keputusan pemisahan ini menimbulkan kekacauan dan kepedihan di antara mereka. Puluhan ribu orang yang beragama Islam di satu sisi, dan juga Hindu dan Sikh di sisi yang lain, menjadi berada di sisi yang salah dari garis batas. Rumah mereka dimasukkan menjadi kawasan mayoritas agama lain. Maka itu, puluhan ribu orang mulai melakukan penyeberangan, dari dan menuju kedua arah.

Para pakar percaya kalau lebih dari setengah juta orang tewas, puluhan ribu wanita diperkosa atau diculik, dan lebih dari 10 juta orang menjadi pengungsi di tengah kekacauan tersebut. Bayang-bayang masa lalu yang pahit itu, menjadi pemicu untuk saling menyalahkan di antara kedua negara hingga sekarang. Bila terjadi kejadian yang berkaitan dengan terorisme, India mempersalahkan Pakistan. Begitu pula sebaliknya, Pakistan sering menuduh India memiliki agenda tersembunyi di balik program nuklirnya.

B. BANGLADESH (BENGGALA TIMUR)

Latar Belakang Perang Kemerdekaan Bangladesh

Pada Agustus 1947, pembagian India melahirkan negara baru yang disebut Pakistan. Pakistan terdiri dari wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Muslim. Dalam negara Pakistan, terdapat dua wilayah yang secara geografis dan budaya terpisah, salah satunya berada di ujung barat subbenua India, sedangkan yang lainnya berada di ujung timur. Kedua wilayah ini terpisah oleh ribuan mil teritori India. Zona Barat umumnya (juga secara resmi) disebut Pakistan Barat, dan zona Timur (Bangladesh modern) disebut Benggala Timur, dan nantinya, Pakistan Timur. Secara umum terlihat bahwa Pakistan Barat lebih dominan secara politik dan mengeksplotasi Timur secara ekonomi, menyebabkan banyak keluhan.

Pada tanggal 25 Maret 1971, bangkitnya ketidakpuasan politik dan nasionalisme budaya di Pakistan Timur menyebabkan dilakukannya operasi penekanan oleh pasukan Pakistan Barat yang brutal, yang disebut Operasi Searchlight.

Pemecahan kekerasan oleh tentara Pakistan Barat menyebabkan pernyataan kemerdekaan Pakistan Timur sebagai negara Bangladesh dan akan dimulainya perang saudara. Perang ini menyebabkan lautan pengungsi (diperkirakan sekitar 10 juta penduduk) membanjiri provinsi timur India. Karena menghadapi krisis ekonomi dan kemanusiaan, India mulai membantu dan mengorganisir grup perlawanan Bangladesh yang disebut Mukti Bahini.

 

Keluhan Pakistan Timur :

Eksploitasi ekonomi

Pakistan Barat (terdiri dari empat provinsi: Punjab, Sindh, Balochistan dan Provinsi Perbatasan Barat Laut) mendominasi politik negara dan menerima lebih banyak uang dari dana umum daripada Timur yang lebih padat.

Perbedaan politik

Meskipun Pakistan Timur merupakan mayoritas populasi negara, kekuatan politik dipegang dengan kuat dalam tangan Pakistan Barat, terutama Punjabi. Sejak sistem representasi langsung berdasarkan populasi akan memusatkan kekuatan politik di Pakistan Timur, pendirian Pakistan Barat naik dengan skema "Satu Kesatuan", dengan seluruh Pakistan Barat dianggap sebagai satu provinsi. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mengimbangi suara sayap Timur. Ironisnya, setelah Timur memisahkan diri untuk membentuk Bangladesh, provinsi Punjabi meminta dengan tegas bahwa politik di Pakistan Barat kini ditentukan dengan basis suara langsung, karena Punjabi berjumlah lebih banyak dari grup lainnya, seperti Sindhi, Pashtun, atau Baloch.

Setelah pembunuhan perdana menteri pertama Pakistan Liaquat Ali Khan tahun 1951, kekuataan politik mulai dipusatkan pada Presiden Pakistan, dan terkadang militer. Kepala eksekutif dan Perdana Menteri seringkali rusak akibat pendirian ini, berperan melalui Presiden.

Pakistan Timur menyadari jika salah satu dari mereka, seperti Khawaja Nazimuddin, Muhammad Ali Bogra, atau Huseyn Shaheed Suhrawardy terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan, dengan cepat mereka akan dijatuhkan oleh pendirian Pakistan Barat. Kediktatoran militer Ayub Khan (27 Oktober 1958 – 25 Maret 1969) dan Yahya Khan (25 Maret 1969 – 20 Desember 1971), yang keduanya berasal dari Pakistan Barat, hanya mempertinggi perasaan seperti itu

Situasi mencapai klimaksnya ketika pada tahun 1970, Liga Awami, partai politik terbesar Pakistan Timur, dipimpin oleh Sheikh Mujibur Rahman, memenangkan pemilihan umum. Partai ini memenangkan 167 dari 169 kursi yang terbagi untuk Pakistan Timur, dan demikian merupakan mayoritas dari 313 kursi Majelis Nasional. Hal ini memberikan Liga Awami hak konstitusi untuk membentuk pemerintahan. Namun, Zulfikar Ali Bhutto (seorang Sindhi), pemimpin Partai Rakyat Pakistan, menolak Rahman menjadi Perdana Menteri Pakistan. Ia mengusulkan agar terdapat dua Perdana Menteri, satu untuk tiap sayap. Usulan ini menimbulkan kemarahan di sayap timur, telah terluka dibawah inovasi konstitusi lainnya, "skema satu kesatuan". Bhutto juga menolak menerima Enam Poin Rahman. Pada 3 Maret 1971, kedua pemimpin dari dua sayap bersama dengan Presiden Jenderal Yahya Khan bertemu di Dhaka untuk menentukan takdir negara. Pembicaraan gagal, sehingga Sheikh Mujibur Rahman memanggil aksi negara.

Pada 7 Maret 1971, Sheikh Mujibur Rahman berpidato di Lapangan Pacuan Kuda (kini disebut Suhrawardy Udyan). Dalam pidatonya, ia menyebutkan empat poin untuk mempertimbangkan pertemuan Majelis Nasional pada 25 Maret:

1. Dicabutnya darurat militer.
2. Ditariknya seluruh personel militer ke barak.
3. Penyelidikan kematian.
4. Penyerahan kekuasaan untuk wakil yang terpilih oleh rakyat sebelum pertemuan majelis nasional 25 Maret.

Ia meminta "rakyatnya" untuk mengubah setiap rumah menjadi bentang perlawanan. Ia menutup pidatonya dan mengatakan "Perlawanan kita untuk kebebasan kita. Perlawanan kita untuk kemerdekaan kita." Pidato ini dianggap sebagai hal utama yang menginspirasi negara bertempur untuk kemerdekaan mereka. Jenderal Tikka Khan dikirim ke Dhaka untuk menjadi Gubernur Benggala Timur. Juri Pakistan Timur, termasuk Justice Siddique, menolak untuk mengambil sumpahnya.

Antara 10 dan 13 Maret, Pakistan International Airlines membatalkan semua rute penerbangan internasional mereka karena secara darurat menerbangkan "Penumpang Pemerintahan" ke Dhaka. "Penumpang Pemerintahan" tersebut hampir semuanya merupakan tentara Pakistan yang mengenakan pakaian sipil. MV Swat, kapal dari Angkatan Laut Pakistan, membawa amunisi dan tentara, berlabuh di Pelabuhan Chittagong dan pekerja dan pelaut Benggala di pelabuhan menolak membongkar muatan kapal. East Pakistan Rifles menolak mematuhi komando untuk menyerang demonstran Benggala, memulai pemberontakan tentara Benggala.

Ketidakseimbangan militer

Bengali kurang diwakili dalam militer Pakistan. Perwira yang berasal dari Bengali di sayap angkatan bersenjata yang berbeda hanya 5% dari seluruh pasukan pada tahun 1965; dari 5% tersebut, hanya sedikit yang berada pada posisi komando, dengan mayoritas bertugas dalam hal teknis dan administratif. Pakistan Barat percaya bahwa Bengali tidak seperkasa Pashtun dan Punjabi; pengertian "ras perkasa" dihilangkan dari Bengali. Lebih lagi, meskipun biaya pertahanan besar, Pakistan Timur tidak menerima keuntungan, seperti kontrak, pembelian dan pekerjaan pendukung militer. Perang India-Pakistan 1965 yang memperebutkan wilayah Kashmir juga menunjukan ketidakamanan militer Bengali, sebab hanya terdapat divisi infantri dibawah kekuatan dan 15 pesawat tempur tanpa bantuan tank yang berada di Pakistan Timur untuk melawan serangan-serangan India selama konflik.

Kontroversi bahasa

Pada tahun 1948, Mohammad Ali Jinnah, Gubernur Jenderal pertama Pakistan, menyatakan di kota Dhaka bahwa "Urdu, dan hanya Urdu" yang akan menjadi bahasa resmi di seluruh Pakistan. Hal ini menjadi kontroversi besar, karena Urdu adalah bahasa yang hanya dituturkan di Barat oleh Muhajir dan di Timur oleh Bihari. Mayoritas grup di Pakistan Barat menuturkan bahasa Punjabi dan bahasa Sindhi, sementara bahasa Bengali dituturkan oleh mayoritas penduduk Pakistan Timur. Kontroversi bahasa akhirnya mencapai puncaknya ketika Pakistan Timur berevolusi. Beberapa pelajar dan penduduk kehilangan nyawa mereka dalam penumpasan oleh polisi pada tanggal 21 Februari 1952. Hari itu disebut sebagai Hari Martir Bahasa di Bangladesh dan Benggala Barat. Selanjutnya, dalam ingatan pembunuhan tahun 1952, UNESCO menyatakan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional tahun 1999.

Di Pakistan Barat, pergerakan ini dianggap sebagai pemberontakan sekte terhadap minat nasional Pakistan dan ideologi pendiri Pakistan, Teori Dua Negara. Politikus Pakistan Barat menganggap Urdu sebagai produk budaya Islam India, seperti yang dikatakan Ayub Khan pada tahun 1967:

Namun, kematian menyebabkan perasaan pahit di antara Pakistan Timur, dan merupakan faktor utama dalam dorongan menuju kemerdekaan.

C. SRILANGKA

Republik Demokratik Sosialis Sri Lanka adalah negara di sebelah selatan Asia yang menempati pulau besar di Samudera Hindia di sebelah tenggara lepas pantai di ujung sub-kontinen India. Negara ini memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1948 sebagai Dominion Inggris yang dulu dikenal sebagai Ceylon dan menjadi republik yang independen pada tanggal 22 Mei 1972.

Populasi negara ini diperkirakan sekitar 17.740.000. Kelompok etnis yang ada di negara ini mencakup Sinhala (74%), Tamil Sri Langka (12.7%), Moor Sri Lanka (7%), Tamil India (5.5%), Melayu (0.29%), Burgher (0.26%) dan lainnya (0.2%). Bangsa Sinhala menggunakan bahasa Sinhala (bahasa resmi), bahasa yang berasal dari Indo-Aria.

PEMBERONTAKAN TAMIL.

Tradisi keselarasan, persahabatan dan saling kerjasama yang panjang yang telah mewarnai hubungan antar kelompok etnis dan agama di Sri Langka yang multi-ras serta multi-agama selama beberapa generasi ini pecah di tahun 1983 dengan adanya konflik terbuka antara kelompok minoritas Tamil serta kelompok mayoritas Sinhala. Tujuan kelompok Tamil adalah untuk mendirikan tanah air yang terpisah di sebelah utara Sri Lanka yang akan mempererat ikatan dengan orang-orang berbahasa Tamil di sebelah selatan India yang tidak jauh dari tempat tersebut.

Pemberontakan gerilya yang dilakukan oleh kelompok Tamil di provinsi sebelah selatan dan timur Sri Lanka, serta upaya pemerintah untuk membasmi pemberontakan tersebut dengan melakukan serangan terhadap kota Jaffna serta sebagian dari Semenanjung Jaffna menelan lebih dari 6.000korban jiwa terhitung sampai bulan Juli 1987.

Pada saat itu, kekuatan India masuk ke negara tersebut sebagai pasukan perdamaian sejalan dengan kesepakatan yang ditandatangai oleh Presiden Ceylon J.R. Jayewardene dengan Perdana Menteri Rajiv Gandhi dan mulai melucuti senjata pemberontak Tamil. Akan tetapi sebagian kelompok separatis yang menentang kesepakatna damai tersebut, termasuk Pembebasan Macan Tamil Eelam (Liberation Tigers of Tamil Eelam) bergerak di bawah tanah dan meneruskan serangan terhadal lawan-lawan kelompok Tamil serta untuk menghancurkan kantor-kantor dan desa-desa tempat mereka tinggal.

Pasukan perdamaian India, yang pada saat itu berjumlah sebanyak 50.00 orang, menghabiskan hampir tiga tahun di Sri Lanka akan tetapi tidak juga berhasil melucuti senjata Pembebasan Macan Tamil, sekelompok orang yang memperjuangkan tanah air Tamil yang terpisah. Pasukan perdamaian tersebut ditarik mundur pada bulan Maret 1990 oleh Perdana Menteri India yang baru V.P. Singh atas permintaan Presiden Sri Lanka yang baru Ranasinghe Premadasa.

Keduanya memenangkan pemilihan umum pada tahun 1989, sementara yang belakangan telah bersumpah untuk menarik warga India keluar dari negara tersebut dengan kepercayaan serta kerjasama dari Fron Rakyat untuk Pembebasan Macan Tamil (People’s Front of Liberation Tigers) yang berhadap menjadi pemerintahan terpilih untuk tanah air Tamil.

Setelah penarikan pasukan perdamaian, ribuan bangsa Tamil yang telah bekerjasama lari ke India menggunakan kapal, berharap untuk menetap di Tami Nadu, Negara Bagian India dengan ibukota Madras. Akan tetapi, India menolak untuk mengijinkan mereka tiba di pantai dengan alasan kebanyakan dari mereka tidak memenuhi definisi internasional tentang “pengungsi.”

Sekalipun pada bulan Maret 1990 pemerintah mencabut larangan unjuk rasa politik serta pengekangan darurat lainnya dan berharap agar Pembebasan Macan Tamil Eelam (Liberation Tigers of Tamil Eelam/LTTE) dapat ikut ambil bagian dalam pemilihan umum untuk dewan provinsi di sebelah timur laut sebagaimana disepakati sebelumnya, pertikaian antara pemerintah dengan LTTE terus berlanjut.

Pemerintah India di tingkat pusat memutuskan pada bulan Januari 1991 untuk membubarkan pemerintahan Negara Bagian Tamil Nadu karena mendukung LTTE. Kelompok ini kemudian menjadi tersangka dari pembunuhan Menteri Pertahanan Sri Lanka di bulan Maret serta Perdana Menteri Rajiv Gandhi pada bulan Mei 1991, serta pembunuhan atas 170 warga desa Muslim pada bulan Oktober 1992 juga sedereta pejabat pemerintahan serta militer.

Sekalipun Partai Nasional Bersatu (United National Party/UNP) memperoleh keberhasilan yang berarti dalam pemilihan umum lokal di bulan Mei 1991, mosi pemakzulan (impeachment motion) terkait dengan dugaan 24 penyalahgunaan kekuasaan diajukan terhadap Premadasa di bulan Agustus. Sekalipun mosi tersebut kemudian ditolak oleh Juru Bicara Dewan (Speaker of the House), hal ini kemudian diikuti dengan terbentuknya partai oposisi oleh legislator mantan UNP yang telah dikeluarkan dari partai ini karena mendukung mosi tersebut.

Saat pimpinan partai Partai Nasional Bersatu Demokratik (Democratic United National Front) yang baru dibunuh pada bulan April 1993 dan pemerintahan Premadasa dituduh melakukan hal tersebut, pemerintahan Premasada menuding LTTE yang menampik tanggung jawab atas pembunuhan tersebut.

Terakhir, Presiden Premasada sendiri terbunuh oleh ledakan bom pada bulan Mei 1993. Sekali lagi LTTE menampik tanggung jawab terhadap hal tersebut. Perdana Menteri Dingiri Banda Wijetunga terpilih untuk menuntaskan masa jabatan tersebut.

Dalam pemilihan umum legislatif di bulan Agustus 1994, koalisi sembilan partai bersayap kiri menyatakan bahwa Aliansi Rakyat (People’s Alliance) menang 125 dari 225 kursi yang ada. Kekerasan di masa kampanye menelan korban 24 jiwa dan dalam pemilihan umum ini UNP untuk pertama kalinya selama 17 tahun kalah. Candrika Bandaranaike Kumaratunga menjadi perdana menteri dan terpilih menjadi presiden perempuan pertama di negeri ini pada bulan November. Lima puluh orang lainnya meninggal dalam serangan terhadap kandidat oposisi dalam sebuah unjuk rasa di bulan Oktober.

Presiden Kumaratunga bersumpah untuk menghapuskan lembaga kepresidenan serta mengalihkan kekuasaan ke tangan perdana menteri dan parlemen. Ia juga berkampanye untuk memenuhi janji mengakhiri pertikanan dengan LTTE dan telah mendukung gencatan senjata sementara serta menjanjikan bantuan ekonomi sebesar 800 juta dollar Amerika di tempat berlangsungnya gencatan senjata, semenanjung Jaffna.