Sejarah Bank Indonesia

Sejarah Bank Indonesia – Sahabat Pada kesempatan kali ini blog ini akan membahas sedikit mengenai Bank Indonesia atau bank Sentral Indonesia. Bank Indonesia merupakan Mbah-Nya bank di Indonesia, coba tengok pada uang kita yakni uang Rupiah, maka disitu akan tertera the name of Bank Indonesia. Yup Karena Bank Indonesia-Lah Pabriknya duit di Indonesia (so pasti pada kaya-kaya neh yang kerja di pabrik duit tersebut :D ).

BanK Indonesia mempunya sejarah panjang yang dialui, mulai dari zaman Penjajahan bangsa Londo/Kompeni atau Belanda, berlanjut ke zaman pendudukan Japan yang membuat sengsara bangsa kita hingga zaman Revolusi berlanjut ke zaman Soehartoisme dan sampai kepada zaman Refornasi.. eh salah.. maksud saya adalah zaman REFORMASI sekarang ini. The Bank of Indonesian telah mengalami jatuh bangun, sehingga Bank Indonesia memang layak jadi Induk atau Ibu dari segala bank. Menurut si pinter mbak Wiki (wikipedia):

Bank Indonesia (BI, dulu disebut De Javasche Bank) adalah bank sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

He.. he.. he.. Lucu yach namanya dulu waktu zaman Londo, The Javansche bank. Sebagai bank sentral Indonesia, bank ini sebenarnya mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:

Menurut Undang-unang Nomor 23 tahun 1999 tugas utama bank Indonesia adalah sebagai berikut :

Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

• Menetapkan sasaran monter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkannya.

Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara termasuk tetapi tidak terbatas pada :

• Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing
• Penetapan tingkat diskonto
• Penetapan cadangan wajib minimum dan
• Pengaturan kredit dan pembiayaan

Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

• Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas jasa sisa pembayaran
• Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya

Menetapkan penggunaan alat pembayaran

Mengatur dan mengawasi bank

Pejabat Bank Indonesia Dari Masa ke masa

Berikut ini adalah Gubernur bank Sentral atau Gubernur bank Indonesia, sejak Bank Indonesia di kuasai oleh Republik Indonesia:

• 1953-1958 Mr. Sjafruddin Prawiranegara
• 1958-1959 Mr. Loekman Hakim
• 1959-1960 Mr. Soetikno Slamet
• 1960-1963 Mr. Soemarno
• 1963-1966 T. Jusuf Muda Dalam
• 1966-1973 Radius Prawiro
• 1973-1983 Rachmat Saleh
• 1983-1988 Arifin Siregar
• 1988-1993 Adrianus Mooy
• 1993-1998 Sudrajad Djiwandono
• 1998-2003 Syahril Sabirin
• 2003-2008 Burhanuddin Abdullah
• 2008-2009 Boediono
• 2009 Miranda Gultom (PLT)
• 2009-2010 Darmin Nasution (PLT)
• 2010-sekarang Darmin Nasution

Pada Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada saat itu, sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), fungsi bank sentral tetap dipercayakan kepada De Javasche Bank (DJB). Pemerintahan RIS tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 17 Agustus 1950, pemerintah RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada saat itu, kedudukan DJB tetap sebagai bank sirkulasi. Berakhirnya kesepakatan KMB ternyata telah mengobarkan semangat kebangsaan yang terwujud melalui gerakan nasionalisasi perekonomian Indonesia. Nasionalisasi pertama dilaksanakan terhadap DJB sebagai bank sirkulasi yang mempunyai peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Sejak berlakunya Undang-undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953, bangsa Indonesia telah memiliki sebuah lembaga bank sentral dengan nama Bank Indonesia.

Sebelum berdirinya Bank Indonesia, kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran berada di tangan pemerintah. Dengan menanggung beban berat perekonomian negara pasca perang, kebijakan moneter Indonesia ditekankan pada peningkatan posisi cadangan devisa dan menahan laju inflasi. Sementara itu, pada periode ini, pemerintah terus berusaha memperkuat sistem perbankan Indonesia melalui pendirian bank-bank baru. Sebagai bank sirkulasi, DJB turut berperan aktif dalam mengembangkan sistem perbankan nasional terutama dalam penyediaan dana kegiatan perbankan. Banyaknya jenis mata uang yang beredar memaksa pemerintah melakukan penyeragaman mata uang. Maka, meski hanya untuk waktu yang singkat, pemerintah mengeluarkan uang kertas RIS yang menggantikan Oeang Republik Indonesia dan berbagai jenis uang lainnya. Akhirnya, setelah sekian lama berlaku sebagai acuan hukum pengedaran uang di Indonesia, Indische Muntwet 1912 diganti dengan aturan baru yang dikenal dengan Undang-undang Mata Uang 1951.

Kemajuan bank Indonesia

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia pada 2012 mencapai 23,6 persen sesuai dengan rencana bisnis bank (RBB) yang diajukan ke BI.

"Data sementara menunjukkan perbankan Indonesia mengalami pertumbuhan kredit pada 2012 sebesar 23,6 persen, tidak jauh berbeda dari RBB 2011 sebesar 24,4 persen," kata Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah di Jakarta, Kamis usai Rapat Dewan Gubernur BI.

Sementara untuk realisasi hingga akhir November 2011, pertumbuhan kredit mencapai 26 persen (yoy) dengan nilai kredit investasi sebesar 36 persen, kredit modal kerja mencapai 22,2 persen dan kredit konsumsi mencapai 26 persen.