Peristiwa Malari 1974

Secara umum, ada dua perspektif dalam pembangunan industri di Indonesia. Pertama adalah dengan pembangunan industri dengan tujuan peningkatan ekspor. Kedua adalah dengan mengutamakan SDM dalam negeri sebagai sasarannya. Cara pertama ini diusulkan sekelompok ahli ekonomi Indonesia yang terkenal dengan sebutan Mafia Berkeley, dimana mereka berusaha menaikan ekspor dengan melakukan ekspor sebanyak-banyaknya. Peristiwa 15 Januari 1974, yang dikenal dengan sebutan Malari ini, juga memuat adanya isu ras dan adanya ketakutan kerjasama Indonesia dengan pihak luar negeri, dimana Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit. Peristiwa Malari ini sendiri adalah kerusuhan yang terjadi akibat demonstrasi mahasiswa dalam menolak kedatangan perdana menteri Jepang yang saat itu hendak melakukan kerjasama ekonomi dengan Indonesia.

Peristiswa Malari

Untuk lebih menjelaskan, kronologi peristiwa Malari bisa dilihat sebagai berikut. Peristiwa ini lebih kepada pergerakan mahasiswa menentang kebijakan pemerintah. Ada beberapa penyebab dari peristiwa Malari, yaitu cara perekonomian Orde Baru, gerakan mahasisiwa, penanaman modal Jepang, liputan surat kabar yang negatif, krisis pangan, dan pertentangan antara Soemitro dan Ali Moertopo yang mewakili dua perspektif dalam pebangunan industri di Indonesia. Pada 15 Januari 1974, saat mahasiswa UI bergerak menuju Universitas Trisakti, terjadi pembakaran terhadap kendaraan dan toko-toko Jepang, khususnya ASTRA. Pelakunya sendiri tidak jelas sampai sekarang.

 Kasus 15 Januari 1974 yang lebih dikenal “Peristiwa Malari”, tercatat sedikitnya 11 orang meninggal, 300 luka-luka, 775 orang ditahan. Sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak/dibakar, 144 bangunan rusak. Sebanyak 160 kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan.

Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri (PM) Jepang Kakuei Tanaka sedang berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974). Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Tanggal 17 Januari 1974 pukul 08.00, PM Jepang itu berangkat dari Istana tidak dengan mobil, tetapi diantar Presiden Soeharto dengan helikopter dari Bina Graha ke pangkalan udara. Itu memperlihatkan, suasana Kota Jakarta masih mencekam.

Peristiwa Malari dapat dilihat dari berbagai perspektif. Ada yang memandangnya sebagai demonstrasi mahasiswa menentang modal asing, terutama Jepang. Beberapa pengamat melihat peristiwa itu sebagai ketidaksenangan kaum intelektual terhadap Asisten pribadi (Aspri) Presiden Soeharto (Ali Moertopo, Soedjono Humardani, dan lain-lain) yang memiliki kekuasaan teramat besar.

Ada analisis tentang friksi elite militer, khususnya rivalitas Jenderal Soemitro-Ali Moertopo. Kecenderungan serupa juga tampak dalam kasus Mei 1998 (Wiranto versus Prabowo). Kedua kasus ini, meminjam ungkapan Chalmers Johnson (Blowback, 2000), dapat disebut permainan “jenderal kalajengking” (scorpion general).

Usai terjadi demonstrasi yang disertai kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan, Jakarta berasap. Soeharto menghentikan Soemitro sebagai Pangkomkamtib, langsung mengambil alih jabatan itu. Aspri Presiden dibubarkan. Kepala BAKIN Soetopo Juwono “didubeskan”, diganti Yoga Sugama.

Bagi Soeharto, kerusuhan 15 Januari 1974 mencoreng kening karena peristiwa itu terjadi di depan hidung tamu negara, PM Jepang. Malu yang tak tertahankan menyebabkan ia untuk selanjutnya amat waspada terhadap semua orang/golongan serta melakukan sanksi tak berampun terhadap pihak yang bisa mengusik pemerintah.

Selanjutnya, ia amat selektif memilih pembantu dekatnya, antara lain dengan kriteria “pernah jadi ajudan Presiden”. Segala upaya dijalankan untuk mempertahankan dan mengawetkan kekuasaan, baik secara fisik maupun secara mental.

Dari sudut ini, peristiwa 15 Januari 1974 dapat disebut sebagai salah satu tonggak sejarah kekerasan Orde Baru. Sejak itu represi dijalankan secara lebih sistematis.

Liputan Surat Kabar Indoneisa Raya Atas Peristiwa Malari

Dalam tajuk rencana 14 Januari 1974, Mochtar Lubis menyatakan tentang bagaimana kerjasama Jepang dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain, dimana pada intinya kerjasama itu selalu merugikan.

Dalam tajuk rencana 15 Januari 1974, Mochtar Lubis menyoroti demo mahasiswa terhadap kedatangan PM Tanaka dari Jepang, dan menyebutkan jangan terburu-buru menyatakan mahasiswa melakukan makar. Dalam tajuk rencana tanggal 15 Januari 1974 ini juga Indonesia Raya melaporkan mahasiswa ditunggangi pihak-pihak tertentu.

Pada tanggal 17 dan 18 Januari 1974, Indonesia Raya mengeluarkan laporan tentang huru hara 15 Januari 1974.

Surat kabar Indonesia Raya sendiri berhenti setelah mengalami pembredelan pada tanggal 21 Januari 1974 terkait dengan kritiknya yang keras pada pemerintah terkait peristiwa Malari. Surat kabar Indonesia Raya dianggap menghasut masyarakat dan menjatuhkan wibawa pemerintah. Pembredelan itu dilakukan karena Indonesia Raya telah dianggap melanggar Tap MPR No. IV/MPR/1973 yang berisi tentang GBHN dan UU No. 11/1966 tentang ketentuan Pers.